PRESSCORNER.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) membela kebijakan sanksi terhadap Kuba setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa langkah tersebut telah menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan mengancam keselamatan warga.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan sanksi yang dijatuhkan Washington ditujukan kepada para pemimpin dan entitas yang mendukung pemerintahan Kuba, bukan kepada masyarakat secara langsung.
“Sanksi ini menargetkan para pemimpin dan entitas yang menopang kampanye rezim Kuba yang dinilai mengganggu serta mengancam keamanan nasional Amerika Serikat,” kata pejabat Gedung Putih kepada Reuters, Rabu (10/6/2026).
Pemerintahan Presiden Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan tekanan terhadap Kuba melalui serangkaian sanksi yang menyasar sejumlah individu dan lembaga, termasuk Presiden Kuba.
Langkah tersebut menyusul keputusan AS menetapkan status darurat nasional terkait Kuba pada tahun ini.
Kebijakan tersebut memungkinkan Washington mengenakan tarif terhadap negara-negara yang memasok minyak ke Kuba.
Kebijakan itu disebut telah memperburuk krisis energi di negara Karibia tersebut dan memicu pemadaman listrik yang semakin sering terjadi.
Sementara itu, Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menilai sanksi yang diterapkan AS berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kuba.
Menurutnya, pembatasan tersebut mengganggu akses warga terhadap berbagai kebutuhan penting, termasuk air bersih, pangan, layanan kesehatan, dan berbagai layanan dasar lainnya.
“Paket sanksi yang menyasar sektor-sektor penting perekonomian dan menimbulkan dampak luas, tidak terarah, serta berat terhadap masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum hak asasi manusia internasional,” ujar Türk.
Meski demikian, Gedung Putih menegaskan Washington masih membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Havana.
Pemerintah AS mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang sebelumnya menyatakan kesiapan membuka babak baru hubungan bilateral dengan Kuba.
Menurut pejabat tersebut, hambatan utama terletak pada kepemimpinan Kuba saat ini.
“Mereka seharusnya mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat sebelum terlambat,” ujarnya.
Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Kuba belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Gedung Putih tersebut.
Namun Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla melalui media sosial menyatakan bahwa blokade energi yang dilakukan AS telah merugikan masyarakat Kuba dan menghambat berbagai program bantuan internasional.
Ketegangan antara kedua negara juga meningkat setelah Presiden AS Donald Trump beberapa kali menyampaikan kemungkinan langkah lebih lanjut terhadap Kuba.
Pemerintah Kuba mengecam pernyataan tersebut. Rodríguez bahkan menyebut ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap Kuba dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional.
