PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Penyusutan kelas menengah di Indonesia kian menjadi perhatian. Kelompok yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional menghadapi tekanan yang semakin berat. Penyebabnya, perlambatan daya beli dan meningkatnya beban pengeluaran.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran, semakin banyak masyarakat yang turun kelas menjadi kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah yang kondisi ekonominya lebih rentan.
Jika tidak diantisipasi, fenomena ini berpotensi menghambat upaya Indonesia memanfaatkan bonus demografi sekaligus mencapai status negara berpendapatan tinggi.
Tekanan ekonomi mendorong perubahan perilaku konsumsi menjadi lebih selektif atau value-driven consumption. Masyarakat tidak lagi sekadar mencari harga murah, tetapi lebih berhati-hati memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal.
Fenomena itu juga tercermin di sektor ritel. Inisiator Afiliasi Global Retail Association (AGRA) sekaligus Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan, pola belanja masyarakat kini jauh lebih terbatas dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Kalau dulu satu keluarga bisa berbelanja dengan beberapa troli penuh, sekarang sebagian besar cukup satu keranjang dan isinya fokus pada kebutuhan pokok,” kata Roy, dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).
Meski menghadapi tekanan ekonomi, survei Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) 2026 menemukan, sekitar 62% responden kelas menengah masih optimistis pendapatan mereka akan meningkat pada tahun ini.
Untuk menjaga kondisi keuangan, hampir separuh responden memiliki pekerjaan sampingan dan mayoritas berencana mempertahankannya dalam lima tahun ke depan.
Wakil Ketua Umum Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani menilai, pemerintah dan dunia usaha perlu bergerak lebih cepat untuk memperkuat fondasi ekonomi kelas menengah. Salah satu caranya dengan memperluas kemitraan antara UMKM dan korporasi besar agar lebih banyak pelaku usaha kecil masuk ke rantai pasok industri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri menekankan, pentingnya transformasi ekonomi menuju sektor dengan nilai tambah dan kompleksitas teknologi yang lebih tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
“Di sinilah peran kelas menengah menjadi sangat penting karena sebagian besar kelompok ini bekerja di sektor-sektor modern yang membutuhkan keterampilan, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi,” ujar Mulya.
Dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Firman Hidayat mengatakan perlindungan sosial perlu diperluas agar tidak hanya menyasar kelompok bawah.
“Perlindungan sosial tidak hanya menyasar kelompok bawah. Kelas menengah juga perlu memiliki bantalan agar tidak langsung jatuh ketika menghadapi guncangan ekonomi,” kata Firman.
Menurut dia, bantalan tersebut dapat berupa optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kredit usaha rakyat (KUR), hingga program perumahan bersubsidi.
Para pemangku kepentingan menilai menjaga ketahanan kelas menengah bukan hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas.
