PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik telah memaksa para pembuat kebijakan di Asia untuk mengevaluasi keamanan jalur pelayaran strategis lainnya, termasuk Selat Malaka—jalur tersibuk perdagangan internasional di dunia.
Selat Malaka merupakan jalur laut sepanjang sekitar 900 kilometer yang berbatasan dengan Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jalur ini menjadi rute terpendek yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa.
Menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS), hampir 22% perdagangan maritim global melewati Selat Malaka. Jalur ini juga menjadi koridor utama pengiriman minyak dan gas dari Timur Tengah ke negara-negara dengan kebutuhan energi tinggi seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.
Bahkan, berdasarkan data U.S. Energy Information Administration (EIA), Selat Malaka merupakan “titik transit minyak” terbesar di dunia, melampaui Selat Hormuz. Pada paruh pertama 2025, sekitar 23,2 juta barel minyak per hari melintasi Selat Malaka—setara 29% dari total arus minyak laut global.
Sebagai perbandingan, Selat Hormuz mencatat sekitar 20,9 juta barel per hari. Data dari otoritas maritim Malaysia menunjukkan lebih dari 102.500 kapal melintasi Selat Malaka sepanjang 2025, meningkat dari sekitar 94.300 kapal pada 2024.
Risiko dan Tantangan di Selat Malaka
Meski strategis, Selat Malaka memiliki sejumlah risiko signifikan. Di titik tersempitnya, yakni di Kanal Phillips, lebarnya hanya sekitar 2,7 kilometer, menciptakan potensi kemacetan, tabrakan kapal, hingga tumpahan minyak.
Selain itu, kedalaman perairan yang relatif dangkal—sekitar 25–27 meter—membatasi kapal berukuran sangat besar. Namun demikian, kapal tanker raksasa tetap melintasi jalur ini secara rutin.
Selat Malaka juga dikenal sebagai kawasan rawan pembajakan. Data dari ReCAAP Information Sharing Centre mencatat sedikitnya 104 insiden kriminal terhadap kapal pada tahun lalu, meskipun jumlah tersebut menurun pada kuartal pertama tahun ini.
Bagi China, Selat Malaka memiliki arti strategis tinggi, dengan sekitar 75% impor minyak mentahnya yang diangkut melalui laut melewati jalur ini, terutama dari Timur Tengah dan Afrika.
Dampak Geopolitik dan Ancaman Masa Depan
Krisis Iran saat ini mempertegas kekhawatiran lama mengenai kerentanan jalur-jalur sempit (chokepoint) global. Selain Selat Malaka, wilayah seperti Laut China Selatan dan Selat Taiwan juga menjadi perhatian, mengingat sekitar 21% perdagangan maritim dunia melintasi kawasan tersebut.
Otoritas Malaysia juga menyoroti meningkatnya praktik ilegal seperti transfer minyak antar kapal di laut untuk menyamarkan asal muatan, yang menambah kompleksitas pengawasan di kawasan tersebut.
Sikap Negara Kawasan: Komitmen Jaga Jalur Tetap Terbuka
Pejabat negara-negara di sekitar Selat Malaka menegaskan komitmen untuk menjaga jalur ini tetap terbuka. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyatakan bahwa negara-negara di kawasan memiliki kepentingan strategis bersama untuk memastikan kebebasan navigasi.
Ia juga menegaskan bahwa Singapura telah menjamin kepada Amerika Serikat dan China bahwa hak lintas kapal akan tetap dijaga, serta tidak akan terlibat dalam upaya pemblokiran atau penerapan tarif.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa tidak ada keputusan sepihak terkait pengelolaan Selat Malaka. Ia menyebut Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand berada pada posisi yang sama dan secara rutin melakukan patroli bersama untuk menjaga keamanan jalur tersebut.
Dengan meningkatnya ketegangan global, Selat Malaka kini menjadi sorotan sebagai jalur vital yang harus tetap aman demi menjaga stabilitas perdagangan dan pasokan energi dunia.
