Makassar – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT PTIKP menggelar rapat koordinasi panitia pelaksana Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025. Rapat ini berlangsung di ruang pertemuan UPT PTIKP, Selasa 9 September 2025 dihadiri oleh Kepala UPT PTIKP, Riswan Sawedi, Kasubag Tata Usaha, Iksan Sanusi selaku Ketua Pelaksana ANBK dan TKA 2025, Kasi TIK, Andi Rahmat Amin, serta jajaran tim TKA Provinsi Sulsel lainnya.
Rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan teknis, pembagian tugas, serta strategi pengendalian pelaksanaan TKA agar berjalan lancar dan sesuai dengan pedoman dari pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Kepala UPT PTIKP Disdik Provinsi Sulsel, Riswan Sawedi, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang solid antar-panitia.
“Tes Kompetensi Akademik merupakan agenda penting dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, panitia harus memastikan setiap tahapan berjalan lancar, mulai dari kesiapan infrastruktur TIK, jadwal pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan. Kita ingin TKA di Sulsel terlaksana dengan tertib, transparan, dan akuntabel,” jelas Riswan.
Ditambahkan pula Ketua Pelaksana Assesment Nasional Berbasis Komputer dan Tes Kompetensi Akademik Disdik Provinsi Sulsel Iksan Sanusi menegaskan bahwa pelaksanaan TKA 2025 adalah bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi unggul.
“Program TKA ini tidak hanya sebatas seleksi, tetapi juga instrumen untuk memetakan kompetensi akademik peserta didik sesuai standar nasional. Dengan demikian, hasilnya dapat menjadi dasar penguatan kebijakan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tambahnya.
Iksan juga menekan pentingnya kesiapan teknis sebagai penopang kelancaran pelaksanaan TKA.
“Dari sisi teknis, kesiapan perangkat TIK, jaringan internet, serta sistem backup agar pelaksanaan ujian tidak mengalami kendala. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait, termasuk sekolah dan cabang dinas, terus kami lakukan untuk memastikan kesiapan di semua lini,” ujarnya.
Iksan, juga mengatakan bahwa dukungan teknis bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga melibatkan pelatihan bagi operator dan pengawas. Hal ini agar semua pihak yang terlibat memahami prosedur pelaksanaan TKA sesuai standar.
Rapat ini menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya pembagian peran , pemetaan kebutuhan teknis TIK, serta mekanisme monitoring pelaksanaan di lapangan. Seluruh panitia berkomitmen untuk bekerja maksimal agar TKA di Sulawesi Selatan dapat berlangsung sesuai standar, tepat waktu, dan bebas kendala. (Yuyun)