PBB Bone Batal Naik, Pengamat: Demo Sarat Kepentingan Politik

Presscorner.id – Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone berujung bentrokan dan menuai sorotan.

Meski penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, aksi tersebut dinilai tercoreng karena adanya mobilisasi massa dari luar daerah serta dugaan keterlibatan tim sukses Pilkada Bone 2024 yang belum menerima kekalahan.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma, menilai bahwa jika aksi benar-benar lahir dari keresahan masyarakat Bone, semestinya yang turun ke jalan adalah warga Bone sendiri.

“Kalau masyarakat luar Bone ikut turun, tentu ini dipertanyakan. Apakah benar ada keterkaitan langsung, atau justru hanya dimobilisasi untuk kepentingan tertentu,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Ia menambahkan, keterlibatan sejumlah mantan tim sukses pada Pilkada Bone 2024 menguatkan dugaan adanya motif politik di balik aksi tersebut.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi: sebagian tim sukses ingin mengingatkan bupati agar kembali pada komitmen awal, atau sebaliknya, aksi didorong kekecewaan karena kepentingan pribadi tidak terpenuhi.

“Isu PBB ini memang sensitif. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkannya untuk menyerang pemerintah daerah saat ini,” jelasnya.

Di lapangan, aparat juga menemukan indikasi kuat bahwa demonstrasi ditunggangi pihak-pihak yang belum sepenuhnya move on dari hasil Pilkada. Sementara itu, isu kenaikan PBB sebesar 300 persen yang dihembuskan di masyarakat disebut sebagai pembelokan fakta, karena tidak sesuai dengan kebijakan yang sebenarnya.

Di sisi lain, langkah Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin yang membatalkan rencana kenaikan PBB dinilai tepat.

“Kebijakan itu bijak karena mampu meredam keresahan warga tanpa menambah beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi sulit saat ini. Pemerintah sudah menunjukkan bahwa aspirasi rakyat masih didengar,” kata Sukri.

Ia menegaskan, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal wajar. Namun, mobilisasi massa dari luar daerah dan kepentingan politik praktis sebaiknya tidak mengganggu harmoni masyarakat Bone.