Pemerintah Targetkan Penerimaan Negara 2026 Capai Rp3.147,7 triliun | Sekretariat Negara

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa anggaran belanja negara dalam Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/08/2025).

“Untuk mendukung agenda pembangunan, di tengah gejolak global arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut, Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun,” ujar Presiden.

Presiden merinci, pemerintah mengalokasikan Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun dan defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable.

Pemerintah berkomitmen mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. Selain itu, APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan.

“Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan,” imbuh Presiden.

Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah menekankan penerimaan perpajakan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Selain itu, pengelolaan SDA akan diperkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif, agar menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

“Peran APBN didorong lebih untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

Untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, peran Danantara dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

Presiden menekankan bahwa ke depan, Belanja Negara, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan utuh sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif.

“Kita harus prudent mengelola utang, defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan,” imbuhnya.

Presiden meyakini dengan pengelolaan fiskal yang sehat, efektivitas transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per Dollar AS.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen, angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen, Rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.

“Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji dihadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kami ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan majelis ini, di depan podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” pungkasnya.(Humas Kemensetneg)