PRESSCORNER.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai tahun 2026. Sejumlah badan usaha swasta pun mulai menyesuaikan strategi pengadaan dengan mengalihkan pembelian solar kepada PT Pertamina (Persero).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman memastikan bahwa badan usaha swasta sudah mulai membeli solar dari Pertamina. “Sudah. Sebenarnya kan sejak diumumkan itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Sudah jalan,” kata Laode, Rabu (6/5/2026).
Kementerian ESDM memasang target penghentian impor BBM jenis solar mulai tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas produksi kilang dan implementasi biodiesel 50% (B50) menjadi strategi utama pemerintah untuk menghentikan impor solar.
Pemerintah telah meresmikan proyek kilang Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Januari 2026. Selain itu, implementasi B50 dipercepat mulai Juli 2026. “Untuk solar, di 2026, alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor karena semua sudah dalam negeri,” kata Bahlil pada akhir pekan lalu.
Menurut Bahlil, kebutuhan solar jenis CN48 kini sudah dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi domestik. Sementara itu, solar CN51 masih membutuhkan pasokan impor. Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor solar CN51 pada tahun ini diperkirakan masih mencapai sekitar 600.000 kiloliter (KL).
Kementerian ESDM menargetkan impor solar CN51 dapat dihentikan sepenuhnya pada akhir 2026. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Migas, kebutuhan minyak solar nasional mencapai 110.932 KL per hari atau sekitar 40,49 juta KL sepanjang 2025.
Pada tahun lalu, Indonesia mengimpor sekitar 4,93 juta KL solar atau setara 12,17% dari total kebutuhan nasional. Impor tersebut berasal dari Singapura sebesar 65,06%, Malaysia 27,65%, Korea Selatan 3,40%, India 2,16%, Uni Emirat Arab 1,21%, Taiwan 0,39%, dan Thailand 0,13%.
Tantangan Penghentian Impor Solar
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai pengendalian impor diperlukan untuk menekan defisit neraca perdagangan migas, meningkatkan utilisasi kilang domestik, memperbesar penyerapan biofuel, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Kholid, target penghentian impor solar cukup realistis seiring penguatan kapasitas infrastruktur energi nasional. “Dengan tambahan produksi dari RDMP Balikpapan serta peningkatan blending biodiesel B40 ke B50, diharapkan kebutuhan solar dapat tercukupi,” kata Kholid kepada PRESSCORNER.ID, Kamis (7/5/2026).
Meski demikian, Kholid mengingatkan bahwa pengendalian impor BBM tetap perlu mempertimbangkan aspek diversifikasi pasokan dan fleksibilitas pengadaan guna menjaga keamanan pasokan energi dalam negeri. Selain itu, pemerataan kapasitas storage dan infrastruktur distribusi juga menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Ia juga menekankan pentingnya rantai pasok alternatif dan strategi multi-supplier untuk mengurangi risiko konsentrasi pasokan dan gangguan distribusi. Kepastian kontrak pasokan jangka menengah hingga panjang dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai tantangan sektor energi nasional bukan hanya terkait kapasitas produksi, tetapi juga keandalan pasokan energi.
Menurut dia, ketika ketergantungan energi dialihkan sepenuhnya ke produksi domestik, gangguan kecil pada kilang, distribusi, maupun pasokan minyak mentah (crude) dapat berdampak besar secara nasional.
“Problemnya tidak sesederhana menghentikan impor. Sebab kebutuhan energi nasional terus naik, sementara kualitas kilang, pasokan crude, distribusi, dan kemampuan blending biodiesel masih menjadi tantangan besar,” ungkap Badiul.
Potensi Penghematan Devisa
Badiul memperkirakan nilai impor solar Indonesia mencapai sekitar Rp 55 triliun hingga Rp 65 triliun per tahun. Perhitungan tersebut mengacu pada asumsi volume impor solar tahun lalu sebesar 4,93 juta KL dengan harga impor solar sekitar US$ 90-US$ 100 per barel dan kurs Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat.
Jika target penghentian impor solar berhasil direalisasikan, potensi penghematan devisa pada tahun depan diperkirakan bisa mencapai Rp 65 triliun.
“Secara fiskal memang ada potensi penghematan devisa yang besar. Target stop impor solar bisa menjadi langkah strategis jika ditopang fondasi produksi dan distribusi yang kuat,” imbuh Badiul.
Di sisi lain, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengingatkan bahwa target penghentian impor solar harus disertai strategi jangka panjang, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan pertumbuhan permintaan solar domestik.
Rizal menilai peningkatan kapasitas kilang dan produksi minyak di sektor hulu menjadi langkah penting agar kebijakan tersebut berjalan berkelanjutan. Ia menilai penghentian impor solar tidak bisa hanya mengandalkan peningkatan campuran biodiesel karena berpotensi menimbulkan risiko bagi industri sawit maupun sektor pengguna energi.
Menurut Rizal, peningkatan campuran biodiesel berpotensi menurunkan ekspor crude palm oil (CPO), menambah tantangan teknis dan biaya di industri pengguna, hingga memunculkan isu deforestasi.
“Mengurangi impor tentunya oke, itu penting, tapi jangan sampai banyak hal yang dikorbankan. Kapasitas kilang minyak dan produksi hulu juga harus diperbesar, itu akan lebih rasional untuk diimplementasikan,” kata Rizal.
