Presscorner.id — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu potensi strategis Indonesia, baik dari sisi ekonomi nasional maupun dalam dinamika politik komoditas global.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, komoditas sawit memiliki peran fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang bergantung pada sektor perkebunan.
Ia menyebut, di Kabupaten Pasangkayu sekitar 80 persen komoditas ekonomi masyarakat berasal dari sektor kelapa sawit. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar aktivitas perkebunan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat.
“Kita ingin setiap perkebunan sawit memberi manfaat bagi negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti aspek penegakan hukum di sektor perkebunan. Ia mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sekitar 829 hektare lahan sawit milik perusahaan yang berada di dalam kawasan hutan dan telah diambil alih oleh negara.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kepatuhan hukum di sektor perkebunan tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan, tidak ada lagi pihak yang merasa kebal hukum karena kedekatan dengan kekuasaan atau kekuatan modal.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah, termasuk pembayaran pajak air permukaan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak akan ragu memberikan penegasan dan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Suhardi Duka, penguatan regulasi dan pengawasan bertujuan menciptakan tata kelola perkebunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kontribusi sektor sawit terhadap pembangunan daerah berjalan optimal.
