Lantik Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, Ini Pesan Menteri Bahlil

Lantik Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, Ini Pesan Menteri Bahlil

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada hari ini, Senin (10/11), secara resmi melantik Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa BPH Migas memiliki peranan dalam memastikan kedaulatan energi nasional, terutama terkait pengaturan dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta penetapan dan pengelolaan tarif pengangkutan gas melalui pipa (toll fee).

“Saya minta khusus untuk BPH Migas ini mengenai dua hal, menyangkut dengan BBM bersubsidi, kemudian menyangkut dengan tol fee. Kita harus mampu melakukan efisiensi, karena salah satu yang membuat kenapa gas kita mahal adalah terkait dengan tol fee yang mahal,” tegas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga meminta kepada BPH Migas untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap struktur biaya-biaya toll fee yang sudah mencapai titik break even point (BEP).

“Setelah hitung kembali yang sudah BEP, jangan lagi dibuat mahal-mahal, itu nanti arahnya semua ke industri tolfee-nya itu. Yang sudah bagus silahkan dijalankan yang belum bagus silahkan diperbaiki,” sambungnya.

Dengan tol fee yang rendah, maka industri akan menggeliat, sehingga juga akan meningkatkan investasi di sektor industri yang mengandalkan gas sebagai bahan baku energi dan akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi dan hilirisasi nasional.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga meminta kepada BPH Migas untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan BBM menjelang Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

“Kita harus membuat tim yang baik untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menuju Natal dan tahun baru, khususnya ketersediaan BBM, kemudian supply BBM terutama daerah-daerah 3T itu harus adil juga sama dengan di daerah-daerah di Jawa,” pungkasnya. (DAN)