Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Pemerintah Kebut Hilirisasi Demi Mandiri Energi

Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Pemerintah Kebut Hilirisasi Demi Mandiri Energi

JAKARTA – Pemerintah menaruh fokus terhadap percepatan hilirisasi di berbagai sektor strategis, yakni perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral, sebagai wujud nyata komitmen mencapai kemandirian energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai menghadiri Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, menyatakan bahwa Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp600 triliun.

“Percepatan hilirisasi baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batu bara. Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS (feasibility study), dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya,” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Kamis (6/11).

Bahlil menyampaikan, bahwa proyek-proyek tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2026 mendatang, sehingga dapat segera memberikan dampak nyata pada perekonomian nasional.

“Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya lebih dari Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor,” ungkap Bahlil.

18 proyek hilirisasi ini menciptakan lebih dari 270 ribu potensi lapangan kerja. Sekitar 67% proyek direncanakan berlokasi di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan pembangunan. Adapun sektor ESDM menyumbang 12 proyek hilirisasi, yakni 8 proyek sektor Minerba, 2 proyek transisi energi, dan 2 proyek ketahanan energi.

Ratas tersebut juga membahas produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi LPG Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat hingga 10 juta ton pada 2026. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan industri energi dalam negeri.

“Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan Cilegon, itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan, di 2026, itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri,” ucap Bahlil.

Pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan didampingi Menteri Bahlil adalah cerminan nyata dari arah kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai prioritas utama.

Proyek ini menghabiskan investasi sekitar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Proyek ini menandai hadirnya kembali pembangunan kompleks Naphtha Cracker di Indonesia setelah sekitar 30 tahun. Fasilitas ini merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dan akan memproduksi etilena, propilena, beserta berbagai produk turunannya, bahan baku penting bagi banyak industri domestik. (DKD)